PAFI Turut Awasi: Ketua PAFI Carita dan DPR RI Bahas Laporan APBD Banten Tahun 2024

Curug, Kota Serang – PAFI Turut Awasi Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah kembali ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga, termasuk Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI). Pada Rabu (10/6/2025), Ketua PAFI Kecamatan Carita turut menghadiri Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua PAFI Carita tampak berdialog intens dengan para pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPR RI yang turut hadir dalam rangka fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Keterlibatan PAFI dalam forum resmi ini menjadi simbol kuat bahwa isu kesehatan, transparansi anggaran, dan pengelolaan sumber daya publik merupakan tanggung jawab kolektif yang tak hanya dibebankan pada lembaga eksekutif dan legislatif semata.

Kesehatan dan Anggaran: Dua Hal yang Tak Bisa Dipisahkan PAFI Turut Awasi

Sebagai organisasi yang menaungi para tenaga farmasi di tingkat kecamatan, PAFI memiliki peran vital dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Ketua PAFI Carita menekankan bahwa dalam struktur APBD, anggaran kesehatan harus mendapatkan prioritas yang jelas dan proporsional.

“Dalam setiap pembahasan APBD, penting bagi kita untuk mengawal agar alokasi untuk sektor kesehatan tidak hanya cukup secara nominal, tapi juga efektif dalam pelaksanaan. Kami dari PAFI hadir untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak benar-benar diperhatikan,” ujar Ketua PAFI Carita saat diwawancara selepas rapat.

Kolaborasi dengan DPR RI: Dorong Pengawasan yang Lebih Kuat PAFI Turut Awasi

Hadirnya Anggota DPR RI dalam forum pembahasan APBD Banten menunjukkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akuntabilitas anggaran. Ketua PAFI Carita mengapresiasi kehadiran para wakil rakyat yang dinilai dapat memberikan perspektif nasional dan menekankan pentingnya kontrol atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah provinsi.

Menurutnya, dengan sinergi lintas lembaga, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat seperti PAFI, pengawasan anggaran akan menjadi lebih menyeluruh. PAFI tidak hanya aktif dalam kegiatan kesehatan dan edukasi, tetapi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

APBD dan Tantangan Pelayanan Publik PAFI Turut Awasi

APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan, serta kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan masih terus muncul, mulai dari keterbatasan SDM, ketidaksesuaian implementasi, hingga minimnya sosialisasi ke tingkat masyarakat bawah.

Ketua PAFI Carita menyoroti bahwa salah satu tantangan krusial adalah bagaimana dana yang telah dialokasikan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah pesisir dan perbatasan. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam atas laporan pertanggungjawaban APBD dan mendorong peningkatan kualitas distribusi layanan publik.

“Bicara soal APBD, kita tidak hanya bicara tentang angka-angka, tapi tentang dampaknya di lapangan. Kita perlu memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini mencerminkan realitas di masyarakat, terutama akses terhadap layanan kesehatan dasar,” tegasnya.

Harapan Terhadap Kebijakan Tahun Berikutnya

Melalui kehadiran dalam forum pembahasan APBD ini, PAFI Carita ingin memberikan sumbangsih nyata dalam proses demokrasi anggaran yang partisipatif. Ketua PAFI berharap agar hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat menjadi acuan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk organisasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat, untuk lebih aktif terlibat dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran pemerintah.

“Kami percaya bahwa hanya dengan partisipasi yang kuat dari semua elemen, kebijakan anggaran bisa benar-benar berpihak pada rakyat. Kami dari PAFI akan terus berada di garis depan untuk mengawal ini,” tutup Ketua PAFI Carita.

Penutup

Kehadiran Ketua PAFI Kecamatan Carita dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Banten 2024 menandai keseriusan organisasi profesi dalam turut serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Langkah ini menjadi contoh bahwa kontrol terhadap anggaran daerah bukan hanya urusan elite politik, tapi juga kewajiban moral dari setiap elemen bangsa yang peduli terhadap kualitas layanan publik.

Dengan keterlibatan aktif PAFI, diharapkan pengelolaan anggaran ke depan akan semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang kesehatan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.